BOYOLALI || sidikutama.my.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan posisi desa sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut penguatan desa mandiri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang naik kelas hingga berorientasi ekspor menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Luthfi pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis, 15 Januari 2026. Jawa Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan nasional tersebut, yang turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Menurut Ahmad Luthfi, UMKM merupakan “napas” perekonomian Jawa Tengah. Dari sekitar 4,2 juta UMKM yang ada di provinsi ini, hampir 3 juta di antaranya berada di wilayah pedesaan. Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola secara serius agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat desa.
“Itu potensi desa yang harus kita kembangkan. UMKM, khususnya skala menengah yang sudah memiliki kualifikasi ekspor, perlu didorong dan didampingi. Kita lakukan pembinaan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menyebut sejumlah desa di Jawa Tengah telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki usaha skala menengah dengan produk berorientasi pasar internasional. Model tersebut, menurut dia, akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga memaparkan kondisi pembangunan desa di Jawa Tengah. Dengan jumlah sekitar 7.810 desa yang tersebar di 35 kabupaten dan kota, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia. Pemerintah provinsi, kata dia, berkomitmen menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah sekaligus nasional.
Berdasarkan data Indeks Desa tahun 2025, Jawa Tengah tidak lagi memiliki desa dengan kategori sangat tertinggal. Sebanyak 28,27 persen desa berstatus desa mandiri, 3.291 desa atau sekitar 50,2 persen masuk kategori desa maju, dan 1.666 desa berada pada kategori desa berkembang.
“Sekitar 78 persen desa di Jawa Tengah sudah masuk kategori mandiri, maju, dan berkembang. Tinggal 15 desa yang masih tertinggal dan terpencil, dan itu menjadi prioritas intervensi agar segera naik kelas,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menambahkan, berbagai program penguatan desa menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga kini terdapat 154 kawasan perdesaan yang dikembangkan, mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan. Selain itu, Jawa Tengah memiliki 2.331 Desa Mandiri Energi, yang terdiri atas desa mandiri energi inisiatif, berkembang, dan mapan.
Di sektor pariwisata, tercatat 899 desa dan kampung wisata, mulai dari kategori rintisan hingga desa wisata maju. Program-program tersebut diperkuat melalui skema Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.
Pada 2025, terdapat 76 desa binaan yang didampingi 49 OPD Provinsi Jawa Tengah. Sementara sepanjang periode 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan dukungan anggaran sekitar Rp112,5 miliar yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kita punya desa unggulan, mulai dari desa mandiri energi sekitar 60 persen energinya berasal dari gas alam dan biogas hingga desa mandiri sampah dan berbagai inovasi lainnya,” kata Ahmad Luthfi.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan desa merupakan subjek pembangunan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, peringatan Hari Desa Nasional menjadi momentum untuk menyatukan energi dalam membangun desa.
“Kita ingin ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya adalah membangun Indonesia,” ujar Yandri.
(Ganang)
