Sidikutama.my.id | SURABAYA - Sejumlah perwakilan orang tua wali murid yang tergabung dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Lembaga Digdaya Indonesia (LBH-YLDI) mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Selasa (22/7/2025). Mereka menuntut audiensi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M., namun tidak membuahkan hasil.
Aba Hari, salah satu perwakilan wali murid sekaligus anggota LBH-YLDI yang berkantor di Jalan Teluk Kumai Timur No. 135 Surabaya, mengaku kecewa atas sikap Dinas Pendidikan Jatim yang dinilainya tidak responsif terhadap permintaan masyarakat.
“Sangat disayangkan, sudah lebih dari seminggu kami melayangkan surat permohonan audiensi, tetapi tidak mendapat tanggapan sama sekali. Bahkan ketika kami datang langsung ke kantor dinas di Jalan Genteng Kali No. 33, Kepala Dinas tidak bersedia menemui kami,” ujar Aba Hari.
Ia menambahkan, beberapa kali kunjungan ke kantor dinas juga tidak membuahkan hasil. Para staf selalu berdalih bahwa kepala dinas sedang berada di luar kota.
“Kami menduga keberangkatan tersebut tidak didasari oleh surat tugas yang jelas dan dilakukan pada jam kerja. Apakah seperti ini pejabat publik yang digaji dari uang rakyat? Bukannya melayani, malah main kucing-kucingan,” tegasnya.
Menurut Hari, sikap tersebut mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat, khususnya para orang tua siswa. Padahal, Dinas Pendidikan seharusnya terbuka terhadap kritik dan saran dari publik.
“Jika pejabat publik selalu menghindar dari masyarakat, maka visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur patut dipertanyakan. Dalam dokumen resmi tertulis visi: Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, berakhlak tinggi, dan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Sedangkan misinya mencakup pembangunan berkeadilan sosial serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif,” kata Hari dengan nada kecewa.
Ia menilai, apa yang tertulis dalam visi dan misi itu hanyalah slogan belaka jika pejabatnya sendiri tidak mampu membuka ruang dialog dengan masyarakat.
“Ketika aspirasi masyarakat tidak diterima dengan baik, akan terjadi miskomunikasi. Ini akan menghambat proses konsultasi, koordinasi, atau penyampaian informasi penting lainnya,” lanjutnya.
Hari juga menyarankan agar Kepala Dinas tidak menutup diri. Jika memang tidak bisa ditemui langsung, seharusnya dapat menugaskan perwakilan resmi atau menyediakan kanal komunikasi alternatif yang jelas.
“Kesan tidak kooperatif justru memperburuk citra institusi. Kami berharap, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat menjalankan fungsi dan perannya secara profesional, transparan, serta terbuka terhadap masukan masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup dengan harapan besar agar Kepala Dinas dapat menjadi figur yang dihormati dan dipercaya masyarakat, serta mampu menjalin komunikasi yang efektif dan solutif terkait berbagai permasalahan pendidikan di Jawa Timur.
(Ihwan)
