Sidikutama.my.id|Surabaya - Dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Surabaya mencuat ke permukaan. Seorang oknum non ASN (Aparatur Sipil Negara) di kelurahan kebraon tersebut diduga menerima uang sebesar Rp500.000 dari perantara ketua RT yang membantu mengurus administrasi kependudukan (adminduk) pembuatan Kartu Keluarga warganya Senen,08/09/2025.
Kejadian ini dilaporkan langsung kepada Wali Kota Surabaya,dan menindaklanjuti hal tersebut, Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak ke kantor kelurahan kebraon pada pukul 07 .00 pagi sudah di kelurahan Namun Walikota melihat banyak pegawai non ASN terlambat datang di kantor Kelurahan Kebraon ,ada yang masih menyisir rambut diruangan ,ada yang barusan hadir, kejadian ini membuat walikota Surabaya marah karena menyebabkan pelayanan juga terlambat dari jadwal seharusnya buka pukul 07.30
Dalam situasi ini, Eri Cahyadi memerintahkan Lurah harus mengevaluasi peristiwa ini dengan mewajibkan pegawai datang lebih pagi dan membuka pelayanan tepat waktu,dan seluruh pegawai baik non ASN untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak terlibat pungli, dengan ancaman pemecatan. Setelah banyak pegawai yang mengakui, wali kota pun menggelar sidang internal, namun akhirnya memberikan ampunan kepada mereka.Erik juga mengatakan tolong uang pungutan liar itu dikembalikan karena anda ini sudah digaji oleh rakyat jangan memungut itu merusak citra pemerintahan kota Surabaya ,ujar walikota .
Kasus ini menjadi pelajaran penting agar pelayanan publik di Kelurahan Kebraon bisa lebih transparan dan bebas dari pungli. Warga pun diharapkan lebih berani melaporkan jika ada tindakan serupa di masa mendatang.Dan kami berharap semua RT,RW disemua kelurahan se Surabaya jangan sampai memberi ,meminta adanya pungli dalam pelayanan Adminduk,ujar Erik.
Reporter : Karjoko
