SURABAYA || Sidikutama.my.id — Pemerintah Kota Surabaya melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional. Komitmen itu diwujudkan melalui peluncuran program Edukasi e-Purchasing Mini Kompetisi e-Catalog Versi 6 (INAPROC), yang digelar di Ruang Meeting Kantor BPBJAP Surabaya, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan bertajuk “Edukasi Metode e-Purchasing Pengadaan Barang/Jasa Pemkot Surabaya melalui Sistem e-Catalog (INAPROC)” ini menjadi bagian dari transformasi pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pelaku pengadaan. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas SDM agar adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kemajuan teknologi pengadaan.
Kepala UKPBJ Kota Surabaya Aly Murtadlo menuturkan, kegiatan tersebut bukan sekadar edukasi teknis, melainkan juga wadah pembentukan budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas.
“Pengadaan barang dan jasa kini menuntut kecepatan, transparansi, dan hasil yang terukur. Melalui Edukasi e-Purchasing ini, kami ingin memastikan setiap ASN memahami filosofi good governance serta mampu melaksanakan pengadaan yang efisien dan berorientasi hasil,” ujar Aly.
Ia menjelaskan, Mini Kompetisi e-Catalog Versi 6 (INAPROC) memiliki tujuan strategis untuk mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas pengadaan.
“Program ini mendorong penyedia menawarkan harga serendah mungkin melalui persaingan langsung, sehingga menghasilkan harga terbaik dan efisiensi anggaran pemerintah,” jelasnya.
Selain efisiensi, sistem ini juga memperkuat persaingan sehat antarpenyedia, mempercepat tahapan e-purchasing, memastikan kualitas barang dan waktu pengerjaan, serta mendukung penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Kegiatan edukatif ini terlaksana berkat dukungan Procedere Group, dengan koordinasi RK. Florencia Bersinar, S.H. dan H. Abdul Rokip, serta M. Yasin, A.Md.Farm. dan Kukuh Prasetya, S.T. sebagai ketua pelaksana. Dukungan teknis juga datang dari sistem nasional seperti LPSE, SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan INAPROC (Katalog Elektronik Nasional).
Beragam perusahaan penyedia turut hadir, antara lain:
CV. Poernama Baru Indonesia, CV. Trio F Modern, CV. Aditya Persada, CV. Hita Mahadana , CV. Azka Jaya, CV. Kalisumo , CV. Loka Jaya, CV. Warna Perdana.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Surabaya menegaskan komitmennya membangun SDM pengadaan yang unggul dan berintegritas, serta memperkuat ekosistem tata kelola pemerintahan digital yang efisien dan transparan — sejalan dengan visi smart governance Kota Surabaya.
Dalam kesempatan yang sama, UKPBJ Surabaya juga menggelar sesi khusus edukasi katalog konstruksi versi 6 (INAPROC), menghadirkan Muhammad Zulfa Robbani, Pejabat Fungsional UKPBJ, sebagai narasumber.
Zulfa menjelaskan bahwa sejak Agustus 2025, sistem katalog telah beralih ke versi terbaru yang membawa sejumlah pembaruan signifikan, terutama di sektor konstruksi.
“Berbeda dari versi sebelumnya, versi 6 memberi keleluasaan lebih besar bagi penyedia untuk mengikuti mini kompetisi secara langsung dan transparan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem ini dirancang untuk mendorong efisiensi anggaran dan memperkuat akuntabilitas pengadaan.
“Mini kompetisi di e- Catalog Versi 6 (INAPROC) adalah cara pemerintah menciptakan persaingan sehat antarpenyedia agar harga yang ditawarkan benar-benar kompetitif dan efisien,” tegasnya.
Dalam sesi pelatihan, Zulfa memandu peserta memahami tahapan teknis mulai dari pendaftaran akun penyedia di LPSE, verifikasi data perusahaan, hingga simulasi penawaran melalui INAPROC
“Direktur perusahaan wajib menjadi pihak pertama yang mendaftar karena sistem akan memverifikasi data melalui NIB dan NIK,” jelasnya.
Peserta juga diajak mempraktikkan langsung cara membuat penawaran dan memahami proses evaluasi oleh pejabat pengadaan.
“Kami ingin memastikan seluruh peserta benar-benar memahami cara kerja katalog konstruksi versi 6 (INAPROC),” tambahnya.
UKPBJ Surabaya menegaskan akan terus melakukan pendampingan berkelanjutan kepada para penyedia lokal agar siap beradaptasi dengan sistem pengadaan digital yang semakin maju.
“Harapannya, seluruh penyedia lokal dapat menyesuaikan diri dengan sistem baru ini. Dengan begitu, proses pengadaan di Kota Surabaya dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” pungkas Zulfa.
(Sunaili)
