BREBES || sidikutama.my.id - Di banyak desa pesisir Jawa Tengah, air laut selama bertahun-tahun identik dengan kesulitan. Ia merembes ke sumur, mengubah air tawar menjadi payau, dan memaksa warga membeli air bersih dengan ongkos yang kian memberatkan. Di Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes, krisis air bersih bukan cerita baru, melainkan rutinitas yang diwariskan dari musim ke musim.
Kini, rutinitas itu mulai terputus. Di sudut desa, sebuah mesin desalinasi berdiri tenang. Dari sana, air laut diproses menjadi air minum yang jernih dan layak konsumsi. Warga tak lagi harus berjalan jauh atau membayar mahal. “Airnya tidak asin dan aman untuk susu bayi,” kata Sri Hastutik, warga setempat, sambil menggendong anaknya.
Perubahan itu terjadi pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Pada 2025, enam unit mesin desalinasi dibangun di sejumlah titik pesisir Pantura. Program ini menjadi salah satu upaya menjawab persoalan klasik wilayah pesisir: keterbatasan akses air bersih.
Mesin-mesin itu lahir dari kerja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BUMD, dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Tiga unit dibangun oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya di Brebes, Demak, dan Pati. Satu unit lainnya berdiri di Rusunawa Slamaran, Kota Pekalongan, melalui BUMD Tirta Utama Jawa Tengah. Dua unit tambahan dibangun di Demak dan Rembang melalui kolaborasi dengan Bank Jateng.
Kepala DPU BMCK Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut desalinasi sebagai solusi yang realistis bagi kawasan pesisir. Satu mesin mampu memproduksi sekitar 4.000 liter air per hari, setara kebutuhan ratusan rumah tangga. “Satu unit bisa melayani satu desa,” ujarnya.
Air laut dan air payau diolah melalui lima tahapan, mulai dari penyaringan pasir, membran reverse osmosis, karbon aktif, hingga sinar ultraviolet. Hasilnya adalah air minum dengan kadar zat terlarut yang jauh di bawah ambang batas nasional. Air itu telah diuji di laboratorium independen.
Pengelolaan desalinasi diserahkan kepada warga. BUMDes atau kelompok pengelola air desa dipercaya mengoperasikan mesin sekaligus mengatur distribusi. Harga jual air dipatok sekitar setengah dari harga pasar. Di Randusanga Kulon, pengelola bahkan membagikan air secara gratis selama satu bulan pertama sebagai masa perkenalan.
Kepala Desa Randusanga Kulon, Affan Setyono, mengatakan pendekatan itu penting untuk membangun kepercayaan warga. “Setelah itu kami jual hanya untuk menutup biaya listrik dan perawatan,” ujarnya.
Dampaknya terasa langsung di dapur-dapur warga. Biaya air turun, jarak tempuh berkurang, dan kualitas air lebih terjamin. Bagi keluarga dengan balita, air bersih menjadi soal krusial. “Sekarang lebih tenang,” kata Sri.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menilai desalinasi bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi sosial. Akses air bersih berkaitan langsung dengan kesehatan, pencegahan stunting, dan produktivitas warga. “Yang membuat kami bangga, teknologi ini murni karya anak bangsa,” katanya.
Ke depan, teknologi ini masih akan dikembangkan. Undip menyiapkan riset desalinasi berbasis tenaga surya agar lebih hemat energi. Teknologi serupa juga diarahkan untuk sektor industri guna menekan eksploitasi air tanah yang selama ini mempercepat penurunan muka tanah di wilayah pesisir.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan penambahan dua unit desalinasi pada 2026, dengan lokasi alternatif di Tegal, Pemalang, dan Demak. Pilihan lokasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Di pesisir Jawa Tengah, laut perlahan berubah makna. Ia tak lagi sekadar batas daratan, melainkan sumber air kehidupan. Lewat teknologi dan kolaborasi, air asin yang dulu membawa masalah kini menetes menjadi harapan.
(Ganang)
