SEMARANG || sidikutama.my.id Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dengan menggabungkan sejumlah dinas strategis. Penataan organisasi ini ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan kebijakan pemerintah provinsi dengan arah pembangunan nasional.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, perubahan struktur organisasi dilakukan sebagai bagian dari strategi akselerasi program prioritas. Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan dengan nomenklatur pemerintah pusat. Misalnya urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi dan misi pusat,” kata Ahmad Luthfi usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 15 Januari 2026.
Pelantikan tersebut meliputi 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Dari jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, 37 orang dikukuhkan kembali, sementara sembilan lainnya merupakan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penataan SOTK mencakup penggabungan sejumlah urusan strategis, pembentukan perangkat daerah baru, serta penguatan fungsi organisasi, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang mengintegrasikan tiga urusan dalam satu perangkat daerah. Dinas ini dipimpin Hanung Triyono.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah menggabungkan urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan ke dalam Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak). Dinas tersebut dipimpin Defransisco Dasilva Tavares. Penggabungan ini diharapkan memperkuat sinergi kebijakan pangan dan ketahanan ekonomi berbasis sektor primer.
Penguatan sektor infrastruktur dilakukan melalui konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Henggar Budi Anggoro. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah.
Penataan organisasi juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lain, antara lain Dinas Pendidikan yang dipimpin Sadimin serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.
Ahmad Luthfi menegaskan, perubahan struktur organisasi turut diikuti dengan pengaturan kebutuhan kantor dinas. “Pembagian kantor dinas sudah kami atur,” katanya.
Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur organisasi baru dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan integritas dan profesionalisme, terutama dalam pelayanan publik, baik administratif maupun operasional,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan untuk menciptakan birokrasi yang solid dan efektif. “Siapa pun pejabatnya harus mampu berkolaborasi, sehingga birokrasi bisa berjalan dengan kerja tim yang kuat,” katanya.
(Ganang)
