PATI || sidikutama.my.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan status darurat bencana meskipun hujan berintensitas tinggi memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, hingga kini penanganan di lapangan masih berjalan cepat dan terkendali.
“Belum ada penetapan status darurat bencana. Status itu diberlakukan jika kondisi sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas dan bersifat fluktuatif. Saat ini kami masih dalam kondisi siaga,” kata Ahmad Luthfi saat meninjau lokasi banjir di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa, 13 Januari 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Pati Sudewo, Wakil Bupati Ardhi Chandra, jajaran organisasi perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri.
Berdasarkan data penanganan bencana di Kabupaten Pati, banjir tercatat melanda 59 desa di 15 kecamatan. Dampaknya meliputi 55 rumah terdampak, satu rumah rusak berat, dan lima rumah rusak sedang. Selain itu, tercatat 15 titik kerusakan talud dan akses jalan, serta satu fasilitas umum berupa musala yang terdampak. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 46 jiwa sempat mengungsi di Balai Desa Doropayung.
Sementara itu, longsor terjadi di 10 desa pada tiga kecamatan dengan total sekitar 121 titik longsor. Bencana tersebut mengakibatkan 20 rumah terdampak, sekitar 80 kepala keluarga atau 264 jiwa terdampak langsung, serta satu orang meninggal dunia.
Dalam kunjungan lapangan, Ahmad Luthfi memastikan penyaluran bantuan dan penanganan korban di Kabupaten Pati berjalan tanpa hambatan. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga agar aktivitas masyarakat tetap berlangsung, terutama pemenuhan kebutuhan dasar.
“Kami memastikan masyarakat tertangani dengan baik. Logistik dan layanan kesehatan sudah disalurkan. Jangan sampai aktivitas warga, terutama anak-anak sekolah, terganggu,” ujarnya.
Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan logistik, layanan kesehatan, bahan baku, serta penyediaan obat-obatan. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Palang Merah Indonesia (PMI), serta pemerintah kabupaten agar bantuan lebih cepat dan merata.
Menurut Luthfi, kondisi penanganan di Pati menjadi salah satu pertimbangan pemerintah provinsi untuk belum menetapkan status darurat bencana secara menyeluruh. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, OPD, TNI, dan Polri dinilai masih berjalan efektif.
Meski demikian, ia mengakui sejumlah wilayah lain membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Jepara, longsor terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan. Banjir juga melanda Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.
“Setiap kabupaten dan kota pada dasarnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana bersama OPD, TNI, dan Polri,” kata Luthfi.
Terkait opsi rekayasa cuaca, Luthfi mengatakan langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Rekayasa cuaca harus melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem juga terjadi di wilayah lain,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan guna menekan dampak banjir dan longsor, serta memastikan kehadiran negara dirasakan oleh masyarakat terdampak.
(Ganang)
