SEMARANG || sidikutama.my.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memperoleh kepastian terkait pembukaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2026. Hingga kini, proses masih berada pada tahap awal, yakni pengkajian kebutuhan riil pegawai yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan pihaknya baru menerima arahan untuk melakukan inventarisasi kebutuhan formasi di masing-masing perangkat daerah. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan usulan resmi ke pemerintah pusat.
“Belum ada informasi pembukaan CASN. Saat ini kami baru diminta mengkaji kebutuhan formasi yang akan diusulkan,” ujar Sumarno usai menghadiri kegiatan halalbihalal di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (25/3/2025).
Sumarno menegaskan, kewenangan penetapan formasi CASN sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, lanjutnya, hanya berperan dalam menghitung dan mengajukan kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Penentuan ada atau tidaknya formasi CASN merupakan kewenangan pusat. Daerah hanya mengkaji dan mengusulkan sesuai kebutuhan,” katanya.
Terkait isu efisiensi anggaran yang berpotensi memengaruhi pembukaan formasi tahun depan, Sumarno memilih berhati-hati. Ia menekankan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang dapat dijadikan acuan.
Di sisi lain, Pemprov Jateng juga belum merinci jumlah kebutuhan pegawai untuk tahun mendatang. Salah satu variabel utama dalam penghitungan adalah jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun.
Menurut Sumarno, kebijakan pengisian pegawai ke depan cenderung mengacu pada prinsip zero growth, yakni menjaga keseimbangan antara jumlah pegawai yang direkrut dengan yang pensiun.
“Kami masih melakukan pendataan, terutama untuk mengisi kebutuhan akibat pensiun, agar prinsip zero growth dapat terjaga,” ujarnya.
Dari sisi sektoral, kebutuhan terbesar masih didominasi oleh tenaga pendidik. Di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, jumlah guru mencapai kisaran 25 ribu orang, menjadikannya kelompok pegawai dengan proporsi terbesar dibanding sektor lainnya.
“Kebutuhan terbesar memang masih di sektor pendidikan, dengan jumlah tenaga pendidik sekitar 25 ribu,” ucapnya.
Meski demikian, arah kebijakan final tetap menunggu keputusan pemerintah pusat, termasuk mempertimbangkan dinamika fiskal nasional serta prioritas pembangunan sumber daya manusia ke depan.
(Ganang)
