SEMARANG || sidikutama.my.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya transformasi birokrasi menjadi sistem pelayanan publik yang cepat, responsif, dan solutif. Aparatur sipil negara (ASN) diminta berperan sebagai pemecah masalah (problem solver), bukan sekadar pelaksana rutinitas administratif.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 bertema “Mengembangkan Inovasi, Memperkuat Kolaborasi, Meneguhkan Integritas” di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Menurut Luthfi, paradigma birokrasi harus bergeser menjadi birokrasi yang melayani dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang setara. Ia menekankan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat bukanlah relasi hierarkis, melainkan kemitraan dalam pelayanan publik.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” ujarnya.
Ia menambahkan, ASN dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kecepatan, responsivitas, serta kemampuan adaptasi menjadi kunci dalam menjawab dinamika kebutuhan publik.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Luthfi menilai tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral semata. Ia mendorong penguatan kerja tim lintas perangkat daerah melalui konsep collaborative government, sehingga setiap persoalan dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.
Dalam situasi darurat seperti bencana banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, hingga persoalan sosial, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bergerak serentak sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” katanya.
Luthfi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah agar arah pembangunan berjalan selaras dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur, ia menggarisbawahi perlunya perhatian serius pada sektor pendidikan, kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pendekatan terpadu dinilai menjadi kunci. Pembangunan fisik, menurutnya, harus diiringi intervensi di sektor lain seperti penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, bantuan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Kalau rumahnya dibangun tetapi anaknya stunting, tidak sekolah, dan orang tuanya tidak bekerja, maka kemiskinan tidak akan selesai,” ujarnya.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Luthfi menegaskan komitmennya terhadap penerapan prinsip integritas, netralitas, transparansi, serta sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ia memastikan tidak ada praktik titip-menitip dalam promosi maupun penempatan jabatan.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semua harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr Uswatun Hasanah, melaporkan bahwa forum tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, fungsional, serta ASN di lingkungan Pemprov Jateng, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen birokrasi dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.
(Ganang)
