SEMARANG || sidikutama.my.id -
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat merespons dua kasus kekerasan pelajar yang berujung kematian di Kabupaten Sragen dan Brebes. Melalui Dinas Pendidikan (Disdik), pemprov tidak hanya melakukan penanganan administratif, tetapi juga memastikan pendampingan langsung kepada keluarga korban sebagai bagian dari upaya pemulihan.
Peristiwa pertama terjadi di Sragen. Seorang siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan sesama pelajar pada 7 April 2026. Sementara itu di Brebes, tawuran pelajar di kawasan Bulakamba pada 30 Maret 2026 juga menelan korban jiwa. Dua kejadian ini menegaskan masih rentannya lingkungan pelajar terhadap konflik yang berujung kekerasan.
Kepala Disdik Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk mendampingi keluarga korban sekaligus melakukan penelusuran penyebab kejadian. Ia menilai kehadiran pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan kasus, tetapi harus menyentuh aspek psikologis dan sosial keluarga yang terdampak.
“Kami hadir untuk memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan yang layak. Sekolah juga sudah bergerak sejak awal, mulai dari proses pemakaman hingga kegiatan doa bersama,” ujar Sadimin, Minggu (19/4/2026).
Di Brebes, pendekatan serupa dilakukan. Insiden tawuran yang melibatkan pelajar bersenjata tajam diduga dipicu konflik lama yang tidak terselesaikan. Disdik Jateng mendorong sekolah untuk memperkuat pembinaan karakter dan deteksi dini potensi konflik di kalangan siswa.
Menurut Sadimin, penanganan kasus ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Pengawasan terhadap aktivitas pelajar, termasuk di ruang digital, juga diperketat mengingat media sosial kerap menjadi pemicu eskalasi konflik.
“Koordinasi lintas pihak menjadi kunci. Kami mendorong sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk aktif mengawasi serta membangun komunikasi yang sehat dengan siswa,” katanya.
Disdik Jateng saat ini juga melakukan evaluasi menyeluruh bersama dinas pendidikan kabupaten terkait guna mengidentifikasi akar persoalan. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan strategi pencegahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
Pemprov Jawa Tengah menegaskan, kasus kekerasan pelajar tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. “Sekolah harus menjadi ruang yang melindungi, bukan sebaliknya. Ini tanggung jawab bersama,” ujar Sadimin.
(Ganang)
