SEMARANG || Sidikutama.my.id - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan normal setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo. Menurut dia, roda pemerintahan dan layanan masyarakat tidak boleh terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami baru mendengar informasi itu melalui media. Kita sama-sama menunggu penjelasan resmi dari KPK,” kata Taj Yasin usai menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa, 20 Januari 2026.
Taj Yasin menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mencampuri proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah berjalan.
“Kita hormati prosesnya. Selama belum ada pengumuman resmi dari KPK, kita tidak bisa berspekulasi,” ujarnya.
Atas nama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Taj Yasin juga mengingatkan para kepala daerah agar menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi. Ia menilai kasus hukum yang menjerat kepala daerah seharusnya menjadi pengingat bagi pejabat publik untuk menjalankan pemerintahan secara bersih.
“Mari bersama-sama menjaga integritas dan tidak melakukan tindakan korupsi,” kata dia.
Taj Yasin memastikan situasi politik dan hukum di Pati tidak berdampak pada pelayanan dasar masyarakat, termasuk penanganan banjir yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Ia menyebut distribusi bantuan logistik, makanan, dan layanan kesehatan bagi warga terdampak tetap berjalan.
“Pelayanan berupa pasokan makanan dan obat-obatan untuk masyarakat korban banjir di Pati akan tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah provinsi melalui aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni. Melalui layanan tersebut, warga terdampak banjir termasuk lansia, ibu hamil, penyintas stroke, dan kelompok rentan lainnya akan ditangani oleh petugas yang dikerahkan dinas kesehatan dan instansi terkait.
“Kami mengingatkan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertangani, khususnya dalam situasi banjir ini,” kata Taj Yasin.
Kasus hukum yang menjerat Bupati Pati menjadi ujian bagi stabilitas pelayanan publik di daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjaga keberlangsungan layanan, terlepas dari dinamika politik dan proses hukum yang sedang berjalan.
(Ganang)
