SEMARANG || sidikutama.my.id - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya telah berulang kali mengingatkan para kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Tengah untuk menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Luthfi, kasus tersebut menjadi keprihatinan tersendiri, terlebih sebelumnya sudah ada kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut perkara hukum, di antaranya Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
“Persoalan integritas ini sudah berkali-kali saya sampaikan dan saya tekankan kepada seluruh kepala daerah,” kata Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah menjalin kerja sama dengan KPK melalui program Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui program tersebut, berbagai pembekalan dan pengarahan telah diberikan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Tak hanya itu, pada momentum peringatan Hari Antikorupsi Dunia beberapa waktu lalu, seluruh pejabat publik di Jawa Tengah juga kembali diingatkan untuk tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya.
Terkait proses hukum atas OTT yang terjadi di Cilacap, Luthfi menegaskan pihaknya menghormati langkah yang diambil oleh KPK sebagai lembaga penegak hukum. Namun ia berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik di daerah.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para bupati dan wali kota, agar benar-benar memiliki integritas yang kuat. Integritas itu bukan hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya.
Menurutnya, integritas tercermin dari sikap pejabat yang tidak melanggar hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mampu menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Hal itu dinilai penting agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara bersih dan profesional.
“Prinsip clean governance dan good governance harus menjadi napas dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik bagi bupati, wali kota, maupun seluruh ASN,” ujarnya.
Selain itu, Luthfi juga memastikan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Cilacap tetap berjalan normal. Ia menginstruksikan agar pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu, meskipun kepala daerah setempat tengah menghadapi proses hukum.
Terlebih, saat ini pemerintah daerah tengah bersiap menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan di Cilacap tetap fokus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
(Ganang)
