BREBES || sidikutama.my.id - Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui usulan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menaikkan kuota rumah subsidi di Jateng menjadi 50 ribu unit pada 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Kenaikan kuota itu terbilang signifikan, mengingat alokasi rumah subsidi untuk Jawa Tengah pada tahun sebelumnya berada di angka sekitar 25 ribu unit. Dengan persetujuan tersebut, kuota rumah subsidi untuk Jateng resmi meningkat dua kali lipat.
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” ujar Maruarar di hadapan peserta kegiatan.
Menurut Maruarar, peningkatan pembangunan rumah subsidi tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda ekonomi daerah. Sektor perumahan dinilai memiliki efek berantai yang luas terhadap berbagai bidang usaha, mulai dari bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga sektor jasa pendukung lainnya.
“Bayangkan kalau rumah subsidinya sekitar 50 ribu rumah, kemudian bedah rumahnya 30 ribu rumah. Ini akan menggerakkan ekonomi,” katanya.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, Pemprov Jateng terus memperkuat program rehabilitasi rumah tidak layak huni di 35 kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.
Selain fokus pada pembangunan hunian, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya kepastian tata ruang bagi pengembang perumahan. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera menuntaskan penataan ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan kawasan lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, gotong royong sebagai napasnya Provinsi Jawa Tengah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaporkan realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau sekitar 73,9 persen dari target tahunan sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus di Kabupaten Brebes, minat masyarakat terhadap program KPP tercatat cukup tinggi. Nilai pengajuan pembiayaan mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur, melampaui capaian kegiatan serupa sebelumnya di Manado yang berada di kisaran Rp206 miliar.
Maruarar juga mengungkapkan, Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan serapan KPP atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Jateng disebut sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
Tak hanya rumah subsidi, program bedah rumah di Kabupaten Brebes juga mengalami lonjakan signifikan. Jika pada 2025 program tersebut hanya menyasar 20 unit rumah, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.
“Dulu tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? Dua puluh. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” ujar Maruarar.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas hunian harus dibarengi dengan penguatan ekonomi keluarga penerima manfaat agar rumah yang telah direnovasi dapat terus terawat.
“Percuma kita renovasi rumahnya, tapi kalau tidak ada uang, kalau rusak misalnya atapnya bocor saat hujan besar, nanti kumal lagi,” katanya.
Dalam dialog bersama penerima manfaat program, seorang pedagang sembako mengaku memperoleh pembiayaan usaha sebesar Rp500 juta melalui BNI dengan bunga hanya 6 persen, turun dari sebelumnya 12 persen. Ia juga menyebut proses pengajuan berlangsung cepat tanpa pungutan tambahan.
Melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF, pemerintah berharap akses pembiayaan perumahan semakin terbuka luas, pelaku usaha rakyat semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus terdorong secara berkelanjutan.
(Ganang)
