SEMARANG || sidikutama.my.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah.
Menurut Luthfi, peran BPD tidak lagi sekadar menjadi lembaga keuangan daerah, melainkan harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, terutama melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha kecil.
“Keberadaan BPD harus mampu menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” kata Luthfi dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menyebut Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta pelaku UMKM mikro dan kecil. Dari jumlah itu, sekitar 3,2 juta merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai daerah.
Karena itu, akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu instrumen yang dapat diperkuat adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pelaku usaha tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.
Selain pembiayaan UMKM, Luthfi juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Menurut dia, BUMD perlu lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis yang sering mengalami gejolak.
“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis,” ujarnya.
Ia mencontohkan komoditas bawang merah dan cabai yang kerap mengalami fluktuasi harga. Untuk mengatasinya, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Luthfi menilai penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah perlu melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, media, perbankan, dan berbagai elemen masyarakat agar pembangunan berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di Jawa Tengah,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI Prof Mas’ud mengatakan posisi BPD cukup strategis dalam sistem perbankan nasional. Total aset seluruh BPD di Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau hampir 10 persen dari total aset perbankan nasional.
Menurut dia, besarnya aset tersebut harus diikuti dengan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD), terutama ketika kemampuan fiskal pemerintah menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kontributif menjadi kata kunci. BPD harus semakin resilien, kompetitif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Mas’ud.
Komisaris Utama Bank Jateng Adnas menambahkan penguatan tata kelola, manajemen risiko, inovasi, dan kolaborasi menjadi faktor penting agar BPD tetap relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Forum FKDK BPDSI di Semarang menjadi ajang konsolidasi BPD se-Indonesia untuk memperkuat daya saing dan memperbesar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
(Ganang)
