SEMARANG || sidikutama.my.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem distribusi pangan antardaerah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama antardaerah (KAD), perluasan jejaring perdagangan pangan, serta mempertemukan secara langsung produsen dan pembeli (offtaker) dalam satu forum bisnis.
Langkah itu dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi di tengah berbagai tantangan ekonomi, mulai dari tekanan fiskal hingga ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok pangan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, jagung, telur ayam, dan minyak goreng.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong terbangunnya kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, kelompok tani, badan usaha milik daerah (BUMD), serta para offtaker agar pasokan pangan dapat bergerak lebih cepat dan efisien.
“Prinsip rapat koordinasi ini adalah membangun kerja sama antara pemerintah daerah, produsen, dan offtaker sehingga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga. Output akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terkendali,” kata Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah Intra Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri ratusan pelaku usaha sektor pangan dari berbagai daerah. Mereka terdiri atas produsen dan offtaker komoditas strategis yang selama ini menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
Menurut Luthfi, posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional menuntut adanya sistem distribusi yang kuat dan terintegrasi. Ketersediaan pasokan di tingkat daerah harus dipastikan terlebih dahulu sebelum komoditas pangan didistribusikan ke wilayah lain.
Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan pola aglomerasi antarwilayah sehingga daerah surplus dapat memasok kebutuhan daerah yang mengalami kekurangan tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar provinsi.
“Perlu sinergi antara pemerintah daerah, stakeholder, produsen, dan offtaker. BUMD juga harus mengambil peran yang lebih besar untuk memperkuat distribusi pangan di daerah,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Nur Nugroho, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), yang selama ini menjadi instrumen kolaboratif dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pengendalian inflasi pangan adalah panjangnya rantai distribusi yang sering kali menyebabkan disparitas harga antara daerah produsen dan daerah konsumen.
Karena itu, mempertemukan produsen dan offtaker secara langsung menjadi strategi untuk memperpendek rantai distribusi, menekan biaya logistik, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha pangan.
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya efisiensi distribusi. Produsen bahan pangan pokok kita pertemukan dengan para offtaker agar tercipta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan,” kata Nugroho.
Dalam forum tersebut tercatat sebanyak 111 produsen dan 99 offtaker dari 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengikuti penjajakan kerja sama perdagangan berbagai komoditas pangan strategis.
Dari sisi permintaan, komoditas beras menjadi yang paling banyak diminati dengan 30 calon pembeli. Disusul cabai sebanyak 25 peminat, minyak goreng 24 peminat, bawang merah 13 peminat, jagung empat peminat, dan telur ayam tiga peminat.
Sementara dari sisi pasokan, cabai menjadi komoditas dengan jumlah produsen terbanyak, yakni 33 pelaku usaha. Kemudian beras sebanyak 28 produsen, jagung 25 produsen, bawang merah 20 produsen, telur ayam empat produsen, dan minyak goreng dua produsen.
Data penjajakan kerja sama juga menunjukkan tingginya potensi perdagangan antardaerah di Jawa Tengah. Dari sisi kebutuhan, Kabupaten Klaten dan Kota Semarang mencatat masing-masing 11 potensi kerja sama. Disusul Banjarnegara, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo yang masing-masing memiliki tujuh peluang kerja sama.
Adapun dari sisi pasokan, Kabupaten Demak dan Grobogan menjadi daerah dengan potensi terbesar melalui sembilan peluang kerja sama perdagangan. Sementara Kabupaten Batang dan Brebes masing-masing memiliki tujuh peluang kerja sama.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman perdagangan pangan. Salah satunya kerja sama komoditas beras antara BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera Kabupaten Jepara dengan Gapoktan Karya Manunggal Kabupaten Rembang.
Selain itu, pemerintah daerah di wilayah Banyumas Raya juga menyepakati kerja sama perdagangan untuk sejumlah komoditas strategis, meliputi cabai, beras, jagung, bawang merah, dan minyak goreng.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penguatan kerja sama antardaerah tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ketika pasokan terjaga dan distribusi berjalan lancar, masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sementara petani dan pelaku usaha mendapatkan kepastian pasar bagi hasil produksinya.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok tani, dan sektor distribusi, Jawa Tengah optimistis mampu menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan pasokan, serta mempertahankan inflasi dalam rentang yang terkendali di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
(Ganang)
