SURAKARTA || sidikutama.my.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat agenda swasembada pangan 2026 dengan menandatangani komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya menempatkan Jawa Tengah sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional.
Komitmen tersebut diteken langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Hotel The Sunan, Surakarta, Rabu, 14 Januari 2026, dalam agenda bertajuk Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional. Penandatanganan juga melibatkan sejumlah instansi vertikal, seperti Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi mengatakan, swasembada pangan tidak dapat dicapai secara parsial. Sinergi antarpemerintah daerah dan lintas sektor, menurut dia, menjadi prasyarat utama agar target dapat tercapai sesuai jadwal.
“Swasembada pangan nasional kami roadmap-kan di Jawa Tengah pada 2026. Ini tidak bisa dikerjakan oleh gubernur sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan bupati dan wali kota, mulai dari luasan lahan, komoditas unggulan, hingga distribusi dan pemasaran,” kata Luthfi, didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin.
Dalam peta jalan ketahanan pangan 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan produksi padi mencapai sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG), atau meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Produksi jagung dipatok sebesar 3,7 juta ton, naik tipis 0,17 persen, sementara tebu ditargetkan mencapai 4,4 juta ton.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Jateng menetapkan sejumlah wilayah prioritas sebagai sentra intervensi produksi pangan. Intervensi benih padi melalui APBD 2026 akan difokuskan di 12 kabupaten, yakni Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Demak, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Blora, Rembang, dan Pati.
Adapun pengembangan jagung diarahkan pada lahan seluas 3.200 hektare di delapan kabupaten, meliputi Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Karanganyar, Kendal, Pemalang, dan Rembang. Program ini melibatkan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah hingga jajaran kepolisian di daerah.
Komoditas tebu juga menjadi perhatian khusus. Penghentian penanaman di kawasan KHDTK milik Universitas Gadjah Mada di Blora diperkirakan menurunkan produksi hingga 410.679 ton. Pemerintah provinsi menyiapkan skema pengembangan lahan baru sesuai arahan pemerintah pusat dan keberadaan pabrik gula.
Selain penguatan produksi, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan daerah ini sebagai pusat benih nasional. Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk mengoptimalkan 75 balai pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Gubernur juga menegaskan larangan alih fungsi lahan pertanian produktif dan lahan hijau menjadi kawasan permukiman. Instruksi tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Alih fungsi lahan tidak boleh main-main. Kalau terbukti melanggar, akan saya tindak,” ujar Luthfi.
Untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam daerah, Pemprov Jateng tengah menyiapkan peraturan gubernur terkait pengendalian distribusi hasil panen, khususnya padi. Kebijakan ini bertujuan memastikan kebutuhan pangan Jawa Tengah terpenuhi sebelum komoditas dipasarkan ke luar daerah.
“Kebutuhan Jawa Tengah harus aman terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa didistribusikan ke daerah lain,” katanya.
Program swasembada pangan juga mencakup sektor peternakan dan perikanan. Pada 2026, produksi susu ditargetkan mencapai 942.497 ton, daging 76.570 ton, dan telur 917.863 ton. Di sektor kelautan dan perikanan, target produksi perikanan tangkap ditetapkan sebesar 354.029 ton, perikanan budidaya 600.000 ton, serta garam 541.775 ton.
Pemerintah provinsi turut mendorong penguatan sentra garam rakyat di wilayah pesisir, seperti Rembang, Pati, Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, dan Purworejo.
Dengan strategi terintegrasi tersebut, Jawa Tengah diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai lumbung pangan nasional sekaligus menopang ketahanan pangan Indonesia pada 2026.
(Ganang)
